PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK
KEPEGAWAIAN
UMUM
- Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, adil, makmur, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.
- Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada daerah, Pegawai Negeri berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Sebagai bagian dari pembinaan Pegawai Negeri, pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada kepaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat. Dengan demikian pengangkatan dalam jabatan harus didasarkan pada sistem prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian obyektif terhadap prestasi, kompetensi dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Dalam pembinaan kenaikan pangkat, disamping berdasarkan sistem prestasi kerja juga diperhatikan sistem karier.
- Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, dan program kesejahteraan serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil pusat maupun Pegawai Negeri Sipil daerah. Dengan adanya keseragaman tersebut, diharapkan akan diciptakan kualitas Pegawai Negeri Sipil yang seragam di seluruh Indonesia. Di samping memudahkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian, manajemen yang seragam dapat pula mewujudkan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil.
- Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus didorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Untuk memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian tersebut, diperlukan adanya pengaturan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian.
- Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan pegawai negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau dengan tidak hormat.
- Untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri, dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Untuk itu Negara dan Pemerintah wajib mengusahakan dan memberikan gaji yang adil sesuai standar yang layak kepada Pegawai Negeri. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan dalam dua sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Selain kedua sistem penggajian tersebut dikenal juga sistem penggajian ketiga yang disebut sistem skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai negeri yang berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus-menerus.
- Selain itu undang-undang ini menegaskan bahwa untuk menjamin manajemen dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, maka jabatan yang ada dalam organisasi pemerintahan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional merupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi atau diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil, dan/atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara obyektif hanya untuk mengisi formasi yang lowong.
- Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional harus dilakukan secara obyektif dan selektif, sehingga menumbuhkan kegairahan untuk berkompetisi bagi semua Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- Untuk dapat melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pemikiran tersebut, perlu mengubah beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
PASAL
DEMI PASAL
Pasal I
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Ketentuan mengenai
anggota Tentara Nasional Indonesia, diatur dengan undang-undang.
Huruf c
Ketentuan mengenai
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur dengan Undang-undang.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud
dengan Pegawai Negeri Sipil pusat ialah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada
Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota,
Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara
lainnya.
Huruf b
Yang dimaksud
dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar
instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah
yang diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi
yang menerima perbantuan.
Ayat (3)
Yang dimaksud
pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu
guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis
profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud
dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji Pegawai Negeri harus mampu
memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan
dapat memusatkan perhatian, pikiran dan tenaganya hanya untuk melaksanakan
tugas yang dipercayakan kepadanya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pengaturan gaji
Pegawai Negeri yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan,
baik antar pegawai negeri maupun antara pegawai negeri dengan swasta. Sedangkan
gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan
dapat mendorong produktivitas dan kreativitas pegawai negeri.
Pasal 11
Ayat (1)
Urutan pejabat
Negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan ini tidak berarti menunjukkan
tingkatan kedudukan dari pejabat tersebut. Dalam ketentuan ini yang dimaksud
dengan hakim pada Badan Peradilan adalah hakim yang berada di lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan
Agama.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud
pejabat negara tertentu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung
pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua Badan
Peradilan; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal
dari jabatan karier; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang
berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang berasal dari
diplomat karier, dan jabatan yang setingkat menteri.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam rangka usaha
untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja, maka
perlu dilaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya atas
dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem
kerja. Dengan demikian akan diperoleh penilaian yang objektif terhadap kompetensi
Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna yang
sebesar-besarnya, maka sistem pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistem
pembinaan karier tertutup dalam arti negara.
Dengan sistem karier
tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil
dari Departemen / Lembaga / Propinsi / Kabupaten / Kota yang satu ke Departemen
/ Lembaga / Propinsi / Kabupaten /
Kota yang lain
atau sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat
manajerial.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Komisi Kepegawaian
Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Komisi yang bertugas
membantu Presiden dalam:
a.
Merumuskan kebijaksanaan umum
kepegawaian;
b.
Merumuskan kebijaksanaan
penggajian dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; dan
c.
Memberikan pertimbangan dalam
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural
tertentu yang menjadi wewenang Presiden.
Untuk dapat
melaksanakan tugas pokok tersebut secara objektif, maka kedudukan Komisi adalah
independen.
Ayat (4)
Anggota tetap
diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior dari instansi pemerintah atau perguruan
tinggi dan staf senior dari badan kepegawaian negara, sedangkan anggota tidak
tetap diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior dari departemen terkait, wakil
organisasi Pegawai Negeri, dan wakil dari tokoh masyarakat yang mempunyai
keahlian yang diperlukan oleh Komisi.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Formasi adalah
penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah
Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan berdasarkan beban kerja suatu
organisasi.
Ayat (2)
Formasi ditetapkan
berdasarkan perkiraan beban kerja dalam jangka waktu tertentu dengan
mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah
dan sumber daya manusia yang diperlukan.
Pasal 16
Ayat (2)
Ketentuan ini
menegaskan bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas
syarat-syarat objektif yang telah ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas
jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.
Pasal 16 A
Ayat (1)
Pengangkatan
langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan secara sangat selektif bagi
mereka yang dipandang telah berjasa dan diperlukan bagi negara.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud
jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier
adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki
oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai
Pegawai Negeri Sipil. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu
jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan
yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan Fungsional adalah
jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi
dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter,
pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Yang dimaksud dengan pangkat
adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan
sebagai dasar penggajian.
Ayat (2)
Yang dimaksud
dengan syarat objektif lainnya antara lain adalah disiplin kerja, kesetiaan,
pengabdian, pengalaman, kerjasama dan dapat dipercaya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 22
Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah
satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan, maka perlu
diadakan perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil
terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya.
Pasal 23
Ayat (1)
Pegawai Negeri
Sipil yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan
hari tua.
Ayat (2)
Diberhentikan
dengan hormat apabila tenaganya tidak diperlukan oleh pemerintah atau hal-hal
lain yang dapat mengakibatkan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan
hormat.
Ayat (3)
Diberhentikan
dengan hormat atau tidak diberhentikan tergantung kepada berat ringannya
pelanggaran atau memperhatikan jasa-jasa dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan.
Ayat (4)
Diberhentikan
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya.
Ayat (5)
Pegawai Negeri
Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak menerima pensiun.
Pasal 24
Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka
Pegawai Negeri Sipil yang disangka oleh pejabat yang berwajib melakukan tindak
pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara sampai adanya putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberhentian
sementara tersebut adalah pemberhentian sementara dari jabatan negeri bukan
pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apabila pemeriksaan oleh
yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan tidak bersalah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut
direhabilitasikan terhitung sejak ia dikenakan pemberhentian sementara.
Rehabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian bahwa Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula. Apabila
setelah pemeriksaan oleh pengadilan telah selesai dan ternyata Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau
kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a dan ayat
(5) huruf c.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan mengenai
pendelegasian atau penyerahan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
menjadi norma, standar dan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Ayat (3)
Jabatan-jabatan
yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan jabatan-jabatan karier tertinggi.
Oleh karena itu pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.
Pasal 26
Ayat (1)
Pengucapan
sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni:
a.
diawali dengan ucapan "Demi
Allah" untuk penganut agama Islam;
b.
diakhiri dengan ucapan
"semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen
Protestan/Katolik;
c.
diawali dengan ucapan "Om
atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan
d.
diawali dengan ucapan "Demi
Sang Hyang Adi Buddha" untuk penganut agama Buddha.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Pengaturan dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil
dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan meliputi kegiatan perencanaan,
termasuk perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian akreditas,
penilaian, dan pengawasan.
Tujuan Pendidikan
dan pelatihan jabatan antara lain adalah:
-
meningkatkan pengabdian, mutu,
keahlian, dan keterampilan;
-
menciptakan adanya pola berpikir
yang sama;
-
menciptakan dan mengembangkan
metode kerja yang lebih baik;
-
membina dan mengembangkan metode
kerja yang lebih baik; dan
-
membina karier Pegawai Negeri Sipil.
Pada pokoknya
pendidikan dan pelatihan jabatan dibagi 2 (dua), yaitu pendidikan dan pelatihan
prajabatan dan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan:
-
Pendidikan dan Pelatihan
prajabatan (pre service training) adalah suatu pelatihan yang diberikan kepada
Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan
tugas yang dipercayakan kepadanya;
-
Pendidikan dan Pelatihan dalam
jabatan (in service training) adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan
mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 34 A
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pegawai Negeri
Sipil golongan tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan upaya banding administratif ke
Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3890
Tidak ada komentar:
Posting Komentar